#biromedan #penganiayaan #biromakassar #polda sulsel #viral #polisi #spherical-up #narkoba #polisi perkosa wanita #bripda file polda sulsel

Kontras menyebut penggunaan kekuatan dan senjata secara berlebihan masih menjadi sumber masalah yang tak jarang menelan korban jiwa.

BeritaPolisi.id juga punya kategori berita yang lengkap banget. Ada beberapa kategori utama yang selalu gue pantengin:

Mayoritas pelaku di balik peristiwa kekerasan tersebut berasal dari Satuan Reserse Kriminal yang terlibat dalam 426 peristiwa kekerasan. Sedangkan, sebanyak a hundred and forty four kasus tidak bisa dikonfirmasi secara spesifik pelaku merupakan bagian kepolisian mana.

Sejak itu korban mulai mengantar makanan ke Mapolsek Parigi dan terjadi perbincangan dengan terduga pelaku.

Sugeng menilai, tekanan dari publik dan perintah dari presiden itulah yang menyebabkan perkembangan kasus menjadi selancar ini.

Oh iya, satu lagi nih. Kalo lo nemuin ada kesalahan di berita yang udah dipublish, mereka punya fitur khusus namanya “Klarifikasi dan Koreksi”. Lo bisa langsung klik connection yang ada di bawah setiap artikel buat ngasih koreksi.

Temuan lain, bagian jari manis mengalami kerusakan dan perut bagian kanan dan kiri termasuk tulang rusuk mengalami memar.

Sementara dalam catatan Komnas HAM, pada tahun 2023 kepolisian merupakan lembaga yang paling banyak diadukan publik terkait kasus dugaan pelanggaran HAM.

Ternyata bukan cuma gue doang yang ngerasain dampaknya. Banyak pembaca lain yang juga ngalamin hal yang sama. Mereka jadi lebih paham soal hukum dan lebih waspada terhadap potensi kejahatan di sekitar mereka.

Kasus baku tembak anggota polisi tak ditangani transparan, 'kepolisian semakin tidak dipercaya oleh masyarakat'

Pelajar SMP tawarkan layanan seks, 'terindikasi korban eksploitasi seksual' dan 'titik kritis' pendidikan seks anak

Namun, pernyataan berbeda datang dari keluarga Brigadir J, yang mengungkap empat luka tembakan dan luka bekas sayatan di tubuh brigadir Berita Polisi J. Dua jari Brigadir J juga dikatakan putus.

Pasal lain terkait kewenangan Polri untuk "mengamankan, membina, dan mengawasi" ruang siber. Kewenangan ini disebut semestinya didasarkan pada izin ketua pengadilan negeri agar polisi tidak sewenang-wenang membatasi hak warga atas informasi dan komunikasi.